Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan
tentang larangan kampanye di institusi pendidikan melalui Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang
berbunyi: "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".
Para pembaca yang budiman. Sudah kita ketahui bersama bahwa Sekolah dan Kampus adalah tempat pendidikan. Menurut UU tersebut di atas sudah jelas bahwa ada larangan para pelaksana peserta dan tim kampanye dilarang atau tidak boleh mendatangi tempat pendidikan. Apabila diantara mereka yang nekat mendatangi sekolah atau kampus tertentu untuk berkampanye jelas melanggar UU.
Undang Undang dibuat dan disyahkan oleh Presiden dan DPR untuk menjaga agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan dengan tertib. Bila UU dengan mudah dilanggar bisa dipastikan kehidupan berbangsa dan bernegara akan kacau balau.
Biarlah fasilitas pemerintah, tempat tempat beribadah, sekolah dan kampus dalam keadaan yang kondusif. DPR dan Presiden dalam proses menggagas dan membuat UU tersebut pasti dengan perhitungan yang sangat matang. Jangan jadikan sekolah atau tempat ibadah tertentu untuk rebutan kursi dan ambisi perorangan atau kelompok dalam memperoleh kekuasaan.
Mungkin para pembaca berfikir...Admin Web mengerti apa tentang Politik. Maaf selama penulis sekolah SD SMP SMA dan Perguruan Tinggi hingga lebih dari 20 tahun bekerja sebagai guru, baru kali ini ide gila diungkapkan oleh beberapa politisi yang haus kekuasaan.
Biarlah Sekolah dan Kampus menjadi tempat yang aman.
Biarlah tempat tempat ibadah menjadi tempat untuk beribadah.
SALAM MERAH PUTIH
Berbeda dalam Persatuan.....Bersatu dalam Perbedaan
Semoga tetap jaya NKRI
Mungkin kita harus membaca lagi artikel INI
